Menu Utama

Tulisan

Tautan


MEREPOSISI PERAN PEMASARAN PERTANIAN DALAM REVITALISASI PERTANIAN
Senin, 14 Desember 2009 by Ajick | Pidato Guru Besar
PDF  Print 

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, M.S.
Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka UNS
Tanggal 10 Desember 2009

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan, karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayah serta barokah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apa. Atas rahmat Allah SWT pula saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Pemasaran Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, di hadapan para hadirin yang mulia.

 
Hadirin yang saya hormati,

Pada hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampai¬kan pidato pengukuhan guru besar dengan judul :

”MEREPOSISI PERAN PEMASARAN PERTANIAN
DALAM REVITALISASI PERTANIAN”

Pemasaran Pertanian merupakan salah satu syarat pokok dalam Pembangunan  Pertanian (Mosher, 1973). Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal, maka pertanian berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Strategi pembangunan pertanian dalam konteks kekinian menjadikan pemasaran pertanian sebagai salah satu penentu untuk menuju kesejahteraan sesuai dengan yang digariskan dalam Revitalisasi Pertanian. Pemasaran Pertanian mempunyai arti penting karena memberikan sumbangan pada perluasan dan pemuasan kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap produk hasil pertanian. Pemasaran pertanian merupakan sarana untuk mengenal kebutuhan manusia yang tak terpenuhi dan mengubahnya menjadi peluang usaha dan menciptakan pemenuhan bagi orang lain dan menjadikannya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan. Diperolehnya keuntungan merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemampuan petani untuk tetap hidup dan mendapatkan kesejahteraan tergantung pada kemampuannya untuk senantiasa menciptakan nilai bagi pasar yang menjadi sasarannya dalam lingkungan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Dalam konsep Revitalisasi Pertanian hal ini memberikan arti kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting pertanian secara proporsional dan kontekstual (Krisnamukti, 2006). Proporsional memiliki arti penting dalam posisinya bersama dengan bidang dan sektor lain dalam perannya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai dimensi kehidupan. Kontekstual memiliki arti sesuai dengan perkembangan masyarakat. Revitalisasi Pertanian dapat diartikan sebagai usaha, proses dan kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
Revitalisasi Pertanian diawali pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian tanggal 11-12 Mei 2005. Revitalisasi Pertanian dirumuskan melalui tiga program, yaitu : (1) Program peningkatan ketahanan pangan, (2) Program pengembangan agribisnis, (3) Program peningkatan kesejahteraan petani.  Program tersebut kemudian diperluas dan dicanangkan Presiden RI di Jatiluhur berupa Program Revitalisasai Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (PRPPK) yang intinya sebagai amanat untuk mempercepat laju perkembangan sektor Pertanian secara luas sebagai penunjang perekonomian nasional. Ada tiga strategi umum RPKK, yaitu :
1.    Pengurangan kemiskinan dan kegureman, pengurangan pengangguran serta pencapaian skala perekonomian usaha Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan
2.    Peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah dan kemandirian produksi dan distribusi Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan
3.    Pelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya
Berpijak pada strategi tersebut, maka kegiatan pemasaran pertanian  merupakan strategi kedua.

Hadirin yang saya hormati,

Pemasaran telah ada sejak manusia mengenal pembagian kerja dalam masyarakat, sehingga sekelompok masyarakat hanya membuat barang tertentu kemudian saling mengadakan tukar menukar barang yang dihasilkan dan kegiatan pemasaran pada saat itu masih bersifat sederhana (barter). Perkembangan pemasaran berjalan dari tahap tukar menukar yg sederhana melintasi tahap perekonomian uang sampai ke sistem pemasaran modern. Perkembangan pemasaran berkembang dan mengalami kemajuan sejalan dengan kemajuan dalam masyarakat. Timbulnya persaingan yang semakin tajam maka perkembangan pemasaran berkembang dari ”seller’s market ” menjadi ”buyer’s market” yaitu kekuatan pasar yang dikuasai oleh pembeli. Kondisi demikian menyebabkan pemasaran semakin komplek dan arah pemasaran berubah dari ”production oriented” menjadi ”market orieted”. Oleh karena itu peran pemasaran semakin komplek, semakin diperhatikan dan semakin menjadi penting.

PEMASARAN PERTANIAN SEBAGAI ILMU

Hadirin yang saya hormati,
Pemasaran Pertanian merupakan bagian dari ilmu Pemasaran pada umumnya, tetapi dapat dianggap sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri karena didasarkan pada karakteristik produk pertanian, subyek dan obyek pemasaran pertanian itu sendiri.
Secara khusus karakteristik hasil pertanian, menurut Hadisapoetra (1968) ditimbulkan oleh (1) sifat khusus hasil pertanian yang bersifat bulky (bahasa Jawa ”rowa”) artinya volume besar tidak sesuai dengan nilainya, tidak tahan lama/mudah busuk (perishable), tergantung pada alam sehingga kualitas dan kuantitas berfluktuasi, (2) sifat khusus pada konsumen hasil pertanian yang menginginkan bermacam-macam hasil pertanian serta menginginkan hasil pertanian setiap hari secara terus menerus seperti : tanaman pangan (beras, jagung, kedelai, dll) buah (pisang, pepaya, jeruk, kelengkeng, anggur dll), sayur-mayur (bayam, kangkung, sawi, cabe, dll), konsumen menghendaki hasil pertanian yang berbeda dalam bentuk (segar, olahan dll) dan kualitas sesuai dengan seleranya (grade A, B atau C) , sedangkan hasil pertanian diperoleh secara musiman, (3) sifat khusus pada usaha pertanian (diusahakan dalam skala kecil dan tersebar). Oleh karena itu tugas pemasaran pertanian ditentukan oleh sifat-sifat khusus hasil pertanian dan berpengaruh terhadap sistem pemasarannya. Berdasarkan sifat khusus ini maka tugas pemasaran pertanian dibagi 3 yaitu (1) tugas pengumpulan yaitu pengumpulan hasil pertanian kecil-kecil untuk dipusatkan pada tempat-tempat yang terjangkau oleh alat-alat pengangkutan, (2) tugas persiapan untuk kepentingan konsumen (sortasi, grading, pemrosesan/pengolahan, pengawetan, dll) (3) tugas distribusi yaitu tindakan untuk membagi hasil pertanian sesuai dengan kehendak konsumen yang berbeda-beda berdasarkan pendapatan, pendidikan, agama, iklim, lokasi dan lain-lain.
Berdasarkan kondisi itu, maka pemasaran pertanian pertama kali dijalankan pada waktu orang dapat menghasilkan lebih banyak daripada yang diperlukan sendiri. Transisi dari production for consumption kepada production for exchange berjalan sangat lambat. Oleh karena itu konsepsi tentang pemasaran pertanian sangat luas, FAO (1958) mendefinisikan pemasaran pertanian merupakan serangkaian kegiatan ekonomi komoditi hasil-hasil pertanian mulai dari produsen primer sampai ke konsumen akhir. Sementara Philip (1968) mendefinisikan pemasaran pertanian sebagai aktivitas perdagangan yang meliputi aliran barang dan jasa secara fisik dari pusat produksi sampai ke pusat konsumsi, Breimeyer (1973) menyatakan pemasaran pertanian terjadi setelah usahatani (marketing post the farm) dan produksi yang terjadi pada usahatani (production on the farm). Masih banyak definisi dan konsepsi tentang pemasaran pertanian tetapi inti dari semuanya itu adalah seluruh rentetan jasa yang dilakukan dalam pemindahan hasil pertanian dari titik produksi pertama ke titik konsumsi terakhir. 
Proses penyampaian hasil-hasil pertanian dari produsen ke konsumen sesuai dengan sifat-sifat khusus memerlukan biaya pemasaran yang tinggi, dan umumnya lebih tinggi daripada biaya pemasaran barang-barang lain, maka pemasaran hasil-hasil pertanian merupakan rantai pemasaran yang paling tidak efisien dibandingkan dengan penyaluran barang-barang ekonomi lainnya (Mubyarto, 1972).
Pemasaran Pertanian menjadi perhatian para ahli ekonomi karena adanya ciri-ciri pasar yang menarik yaitu besarnya kebebasan pasar, dimana dicirikan oleh tidak samanya kekuatan tawar menawar antara sejumlah pembeli yang terbatas dengan penjual yang banyak sekali. Oleh karena itu teori pemasaran pertanian didasarkan pada teori ekonomi mikro yang memberikan sumbangan dalam menentukan batas biaya bagi konsumen dan produsen dalam memaksimalkan kegunaan dan keuntungan, penentuan harga output, input dan penentuan bentuk pasar.

KINERJA PEMASARAN PERTANIAN

Hadirin yang saya hormati,
Selama ini, pemasaran merupakan frase yang terabaikan dalam konteks pembangunan pertanian di Indonesia. Pertanian Indonesia berhasil dengan tercapainya swasembada pangan tahun 1984 dan itu dibuktikan dengan diberikannya kehormatan Presiden RI untuk berpidato dan menyampaikan rahasia sukses pembangunan Pertanian Indonesia pada Sidang Tahunan FAO. Banyak kalangan menilai hal itu belum cukup untuk menyatakan keberhasilan pembangunan pertanian, karena secara jujur bidang pertanian lebih condong ke sektor produksi, sedangkan sektor pemasaran masih terabaikan dengan bukti produsen pertanian yang melibatkan berjuta-juta petani, masih sulit memperbaiki posisi sosial ekonominya (Kustiah et al, 1988) Pernyataan ini didukung kajian para pakar, bahwa telah terjadi peningkatan produksi hasil pertanian melalui berbagai rekayasa teknologi dan kelembagaan, tetapi tidak meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (Dillon et al, 1999; Simatupang dan Syafa’at, 1999 ; Simatupang et al, 2000; Suryana et al, 2001; Kariyasa et al, 2003; Malian et al, 2004).
Tingkat kesejahteraan petani sering diukur dengan nilai tukar petani (NTP). Perhitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam prosentase). NTP merupakan salah satu indikator relatif tingkat kesejahteraan petani, semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani (Silitonga,1995; Sumodiningrat, 1997, 2001; Tambunan, 2003; BPS, 2006, Masyhuri, 2007).
Sumodiningrat (1990) menyatakan bahwa petani meng¬hadapi kenaikan harga-harga barang kebutuhan lain yang harus dibeli, indikator yang dapat digunakan adalah melihat peranan sektor pertanian melalui petaninya yang mampu memupuk surplus produksi dari usahatani dengan melakukan investasi untuk meningkatkan teknik produksi. Surplus usahatani ini dapat diamati dari tingkat pendapatan dan tingkat profitabilitas usaha. Nilai tukar petani (NTP) yang merupakan perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran petani dalam menghasilkan satu macam produksi dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat profitabilitas kegiatan usahatani.
Silitonga (1995) menyatakan bahwa nilai tukar petani (NTP) diterjemahkan sebagai Farm Term of Trade atau mirip pengertian dengan Rural-Urban Term of Trade (RUTOT) dalam Timmer (1983). BPS mendefinisikan NTP sebagai pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi RT maupun produksi pertanian. Dikarenakan kedudukan petani selain menjadi produsen juga konsumen, maka untuk meningkatkan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas dan memelihara stabilitas harga bahan yang digunakan produsen. Intervensi pemerintah dalam memelihara stabilitas pangan melalui kebijakan harga kurang menguntungkan petani produsen yang terlihat dari nilai tukar petani yaitu perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai semua pengeluaran petani, dimana nilai pengeluaran petani meliputi pengeluaran untuk biaya produksi dan penambahan modal (investasi) serta pengeluaran konsumsi rumah tangga (Sumodiningrat (1987).
Menurunnya angka indek NTP ini antara lain disebabkan petani tanggap terhadap perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan perkembangan harga, sehingga  perkembangan produksi meningkat cepat melebihi kemampuan “pasar” untuk menyerap, akibatnya harga cenderung turun. Kajian Endang (2008) menunjukkan hal yang sama bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan harga tidak menaikkan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan karena intervensi pemerintah akan menyebabkan terjadinya kerugian bobot mati (deadwight loss) sebagai efek kesejahteraan (welfare effect) yang menyebabkan salah satu dari pelaku pasar akan mengalami kerugian atau keuntungan, hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan harga (terutama beras) memberikan efek surplus konsumen (consumer”s surplus) lebih tinggi dibandingkan dengan surplus produsen (producer’s surplus). Implikasinya bahwa kebijakan pemerintah terlalu bias konsumen daripada produsen.  
Perubahan nilai tukar petani (NTP) dalam kenyataannya lebih merugikan daripada menguntungkan petani, artinya di dalam berusahatani, pendapatan yang diterima petani lebih kecil daripada biaya produksi atau perubahan rasio pendapatan di sektor pertanian terhadap pendapatan di sektor non-pertanian lebih sering negatif daripada positif, oleh karena itu NTP ini mempunyai korelasi dengan kemiskinan (Tambunan, 2003; Krisnamukti, 2006; Masyhuri, 2007; Arifin, 2007).
Perbaikan NTP banyak dipengaruhi oleh pendapatan sektor pertanian dan faktor-faktor penyebab rendahnya NTP dapat dilihat berdasarkan jenis komoditi, tetapi bukanlah komoditi beras yang berpengaruh besar membentuk NTP, terdapat tendensi komoditi hortikultura merupakan komoditas andalan untuk mengangkat NTP, karena petani beras Indonesia memiliki persaingan yang berat dengan beras impor, dan karena beras merupakan makanan pokok maka selalu ada permintaan dalam jumlah besar, kondisi ini menyebabkan harga beras di pasar domestik cenderung menurun sampai titik keseimbangan jangka panjang sama dengan biaya marginal atau sama dengan biaya rata-rata per unit output. Beras sebagai makanan pokok, maka permintaan beras lebih dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat dan bukan oleh harga, maka elastisitas permintaan beras selalu tidak elastis. Disisi lain NTP juga dipengaruhi oleh rasio indeks harga output petani dengan harga output yang dibutuhkan petani untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang dicerminkan dengan inflasi untuk tingginya harga-harga pokok kebutuhan petani. Inflasi ini dapat berdampak positif maupun negatif bagi pendapatan petani. Dampak positif terjadi apabila kenaikan harga-harga bersumber dari petani, dan negatif jika kenaikan harga-harga bersumber pada barang-barang kebutuhan petani.
Rendahnya nilai NTP ini juga mengindikasikan masih banyaknya kemiskinan yang berada di pedesaan dan sebagian besar rumah tangga yang berbasis pertanian dengan lahan sempit. Hasil Sensus Pertanian 2003 menunjukkan bahwa rumah tangga petani ”gurem” dengan luas lahan garapan kurang 0,5 Ha bertambah menjadi 13,7 juta pada tahun 2003 (56,5%)  dibandingkan pada kondisi Sensus Pertanian 1993 sekitar 10,8 juta (52,7%) dari total rumah tangga petani (Krisnamukti, 2006; Masyhuri, 2007)

      Hadirin yang saya muliakan,
Kinerja sektor pertanian dari aspek pemasaran pertanian sangat beragam. Dalam arti luas pertanian mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Dilihat dari skala usaha terdapat pertanian rakyat dan perusahaan pertanian (Mubyarto, 1979). Perusahaan pertanian untuk komoditas perkebunan dan hortikultura mempunyai kinerja yang menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari ekspor hasil pertanian yang mempunyai surplus neraca perdagangan, antara lain komoditi kelapa sawit, pala, cengkeh, karet, CPO, kopi, teh, vanili dll (Saragih, 2006), hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, tanaman biofarmaka/obat-obatan) mengalami kenaikan nilai ekspor dari kontribusi tehadap PDB (Product Domestic Bruto) sebesar Rp 58,84 trilyun naik menjadi Rp 65,68 trilyun (Daryanto, 2007), sedangkan tanaman pangan dan peternakan menunjukkan defisit (Sawit, 2007; Masyhuri, 2007). Pertanian rakyat yang dilakukan oleh petani kecil termasuk peternak, nelayan, petani kebun dan hutan mengalami keterpurukan. Hal ini menunjukkan teori dualisme (dual economy) Boeke masih berkembang. Teori tersebut berkembang sejak jaman sebelum penjajahan Belanda (Sayogya, 1982; Widodo, 1983; Noer Sutrisno, 2005; Masyhuri, 2007). Dalam perkembangannya sampai sekarang ternyata masalah dualisme masih berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia, baik pada perkembangan komoditi, pengelolaan maupun kelembagaan.
Keterpurukan pertanian rakyat di Indonesia disebabkan karena pertanian rakyat dikuasai oleh petani kecil dengan produk pertanian dan mutu yang bervariasi. Unit-unit kegiatan skala kecil tersebut membawa konsekuensi dalam kegiatan, luas lahan, produksi yang dihasilkan, keragaman jenis kegiatan dan sebagai¬nya yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Kondisi ini juga dapat dilihat dalam subsistem pengolahan hasil dan subsistem pemasaran hasil. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani-petani kecil ini merupakan wajah pertanian Indonesia sampai saat ini.
Kondisi tersebut terjadi karena pertanian rakyat dibatasi oleh keterbatasan dalam permodalan, penguasaan lahan, keterampilan, teknologi, pengetahuan dan aksesibiltas pasar, bargaining position dan sebagainya. Semuanya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penentuan komoditas yang akan diusahakan yang pada akhirnya bermuara pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraannya. Ketergantungan terhadap iklim dan pendekatan pemilihan komoditas pertanian yang bersifat historis menjadi penyebab ketidaksinambungan antara ketersediaan komoditi maupun mutu produk. Keadaan ini mempengaruhi fluktuasi harga dan ketersediaan produk pertanian di pasar.
Kondisi demikian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kim (1986) bahwa pola perkembangan pemasaran komoditi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tumbuhnya komersialisasi pada produksi, adanya pengadopsian teknologi, berkembangnya spesialisasi tenaga kerja dalam usahatani, terpisahnya secara geografis antara produksi dan konsumsi, berkembangnya populasi dan urbanisasi, adanya perubahan kebiasaan makan dan daya beli, adanya perubahan mobilitas konsumen serta kondisi peranan pemerintah. Berkaitan dengan itu, komoditi pertanian di Indonesia juga mengalami pola perubahan sesuai dengan dinamika dan pertumbuhan ekonomi yang ada, baik pada produksi, konsumsi dan pemasaran atau perdagangan.
Hasil empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian merupa¬kan sektor yang mengandung risiko (risk) dan ketidakpastian (uncertainty) yang cukup tinggi. Kondisi ini berdampak pada sistem pemasaran dan pasar produk-produk pertanian. Jika dalam sistem agribisnis dikedepankan sistem budaya, organisasi dan manajemen yang amat rasional dalam rangkaian memperoleh nilai tambah (added value) yang dapat disebar dan dinikmati oleh seluruh pelaku ekonomi secara fairplay sebenarnya ditujukan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas (capacity building) petani dan pelaku usahatani serta aktor penting agribisnis mulai dari petani sebagai produsen, pedagang, konsumen dan segenap lapisan masyarakat yang terlibat dalam penyaluran produk pertanian dari produsen sampai ke konsumen. Namun dalam kenyataanya petani dan pelaku bisnis pertanian selalu dihadapkan pada pasar output dan input pertanian yang asimetris, pasar dimana informasi yang diperoleh pelaku pasar tidak sama yang disebabkan karena adanya eksternalitas dan informasi yang tidak seimbang (Pyndick dan Rubinfeld, 2001). Menurut Arifin (2005, 2006) kondisi pasar asimetris ini juga dihadapi petani dalam kancah perdagangan internasional, sebagai contoh kasus paha ayam, perdagangan daging  dsb. Indikasi pasar asimetris, sebagai contoh dapat dijelaskan dari pendapat Sawit (2007) bahwa Indonesia melarang impor CLQ (chicken leg quater) bukan hanya alasan kesehatan tetapi juga kehalalan, karena CLQ mengandung hormon dan residu antibiotika yang tidak baik untuk kesehatan, aspek kehalalan terkait konsumen Indonesia yang sebagian besar Islam, tidak memahami perlakuan CLQ tersebut apakah benar berasal dari ayam yang dipotong secara halal atau dicampur tanpa membedakan keduanya, sedangkan untuk daging alasannya karena negara ekspotir belum bebas dari penyakit mulut dan kuku, hanya dua negara eksportir bebas penyakit yaitu Selandia Baru dan Australia, karena itu kedua negara tersebut pemasok utama daging ke Indonesia.
Di samping itu kinerja pemasaran pertanian Indonesia, secara empiris dan generalisasi menunjukkan bahwa rantai tataniaga (pemasaran) hasil pertanian terlalu panjang dan menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan berdampak pada terjadinya penyimpangan dalam pembangunan pertanian. Kondisi demikian menjadi indikasi bahwa pemasaran pertanian menjadi tidak efisien, padahal yang menyebabkan tidak efisien bukan panjang pendek rantai pemasaran tetapi ditentukan oleh tingkat balas jasa yang fair sesuai dengan jasa yang dikeluarkan oleh pelaku pemasaran yang terlibat (Mubyarto, 1971; Masyhuri, 2005;  Arifin, 2007). Sebagai contoh dalam ekspor komoditi hortikultura, biaya transportasi merupakan komponen biaya terbesar (Daryanto, 2007), sedangkan dalam pemasaran komoditi pangan menunjukkan neraca perdagangan beras yang semakin negatif. Disamping itu pemasaran pertanian komoditi pangan telah terjadi proses “disarray” yang merugikan petani. Faktor lain adanya proses otonomi daerah dalam menempatkan pemasaran pertanian  dalam posisi yang masih lemah, indikasi yang dapat dilihat adalah terdapatnya pungutan sepanjang saluran pemasaran dengan retribusi yang dilegalkan oleh perda-perda  yang akhirnya margin pemasaran membengkak yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Hasil penelitian Mayrowani (2006) menunjukkan bahwa perda-perda yang dibuat dalam otonomi daerah rata-rata mencapai 5,5% yang menyangkut pemasaran pertanian, orientasi pemda adalah melegalkan segala cara untuk memperkuat basis keuangan tanpa memikirkan dampak distorsif yang muncul. Adanya perda tersebut memberikan dampak pada meningkatnya biaya pemasaran, menekan harga yang diterima petani (farm gate) dan menekan daya saing daerah serta komoditi ekspor.
Kinerja pemasaran pertanian juga ditandai oleh indikasi bahwa  negara-negara penghasil bahan baku atau produk primer selalu menjadi sub-ordinat dari pasar atau posisi industri pengolahan, hal demikian terjadi juga di Indonesia. Petani yang jumlahnya jutaan dan tersebar pada umumnya berada pada posisi yang lemah. Akhirnya petani hanya menerima harga yang terjadi (price taker). Lemahnya posisi petani dapat diperlihatkan dari usaha untuk meningkatkan daya saing produk hilir dan produk turunan dari berbagai komoditas, sebagai contoh melonjaknya minyak goreng didalam negeri, disebabkan pelaku lebih suka menjual dalam bentuk CPO karena harga yang tinggi di pasar dunia yang saat itu mencapai sekitar US$ 750 per ton, sedangkan pada posisi itu harga yang diterima petani (farm gate price) masih sangat rendah dan jauh dari harga acuan internasional yang berlaku (Arifin, 2007). Hal ini mengindikasikan bahwa bagian yang diterima petani (farmer share) yang dapat dinikmati sedikit/kecil, Arifin (2004) menyatakan bahwa kondisi demikian disebabkan rendahnya kapasitas kelembagaan dan sikap kewirausahaan.
Lemahnya posisi petani disebabkan juga oleh posisi tawar (bargaining power) yang rendah, jika musim panen produksi berlimpah (over supply) sehingga harganya murah dan jika musim paceklik harga tinggi. Menyikapi kondisi ini, Pakpahan (2004) mengatakan bahwa pada jaman penjajahan, jika terjadi over supply dengan mudah dapat diatasi dengan membakar atau menghancurkan tanaman, supaya produksi turun dan harga merangkak naik kembali, dalam kondisi sekarang cara-cara demikian kurang tepat, maka harus ada kebijakan untuk mengatur over supply ini. Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi dua kondisi yaitu over supply pada saat panen raya dan kedua struktur pasar monopsoni pada saat petani menjual produknya. Dalam kondisi demikian maka petani disarankan membuat organisasi untuk meningkatkan bargaining ini antara lain membentuk  koperasi, asosiasi dll.
Dari pengalaman kelembagaan selama ini, aspek pemasaran pertanian petani memiliki ketergantungan sangat kuat dengan program pemerintah. Petani sebagai produsen merupakan bagian dari supply chain dari produk pertanian, pada saat ada kegiatan pemerintah (proyek), maka kelembagaan itu ada, tetapi begitu proyek selesai, maka bubarlah kelembagaan itu. Contoh kelembagaan dalam pemasaran pertanian adalah koperasi. Koperasi pada awal difungsikan dalam pemasaran pertanian adalah BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang amalgamasi menjadi KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai organisasi kelembagaan ekonomi yang melengkapi program Bimas (Bimbingan Massal) dan Insus (intensifikasi Khusus) dalam rangka program nasional ketahanan pangan tetapi dalam perjalanannya sampai sekarang KUD tidak lagi menjalankan fungsi pemasaran disebabkan karena adanya persaingan dengan pedagang dan pasar. Berbeda dengan di negara maju bahwa koperasi merupakan wadah efektif dalam memperjuangkan kepentingan petani dan  mampu meningkatkan kekuatan tawar (bargaining power), tetapi di Indonesia terdapat kesalahpahaman terhadap koperasi yang menyebabkan pengembangan koperasi dibidang pertanian menjadi pekat dan krisis identitas (Lukman MB, 2004)

MEREPOSISI PERAN PEMASARAN PERTANIAN DALAM REVITALISASI PERTANIAN

Hadirin yang saya hormati, 
Mereposisi peran pemasaran pertanian dalam Revitalisasi Pertanian pada intinya adalah upaya meningkatkan nilai tambah (added value) dan pendapatan petani serta kesejahteraanya. Jika pemasaran pertanian selama ini belum mendapatkan perhatian yang seharusnya, maka pola pengembangan pemasaran yang terjadi selama ini harus dikembangkan kearah pertanian yang berdaya saing tinggi, memberikan kebebasan petani untuk melakukan kegiatan pertaniannya yang kompetitif, tidak perlu menimbulkan distorsi, baik pasar input maupun pasar output. Mengacu pada pemikiran Moore (1968) bahwa produsen (petani) meningkatkan pendapatannya dengan berbagai cara yaitu menurunkan jumlah produk (menggeser posisi kurva penawaran), diskriminasi pasar (menjual ke berbagai pasar), melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran, meningkatkan permintaan konsumen. Dalam upaya menaikkan permintaan konsumen dapat dilakukan dengan :
Pertama, menyesuaikan produk pertanian dengan kemauan pasar (market driven) dengan meningkatkan (a) akses terhadap teknologi dan pengetahuan, (b) akses pengusaha dan petani terhadap kapital, (c) kapasitas jaringan komoditi untuk mem¬fasilitasi perluasan perdagangan. Strategi dasar supaya produk pertanian bisa bersaing dalam pemasaran dan perdagangan yang kompetitif adalah peningkatan efisiensi dan daya saing usaha. Hal ini dapat dilaksanakan mulai dari titik produsen (petani) dan pemasaran input sampai pada sistem pemasaran hasil olahan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan, baik ling¬kungan ekonomis maupun fisik, lingkungan internal maupun eksternal.
Daya saing suatu komoditi dapat diukur dengan mengguna¬kan pendekatan keunggulan komparatif (comperative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Keunggulan komperatif merupakan konsep yang dikembangkan oleh David Ricardo untuk menjelaskan efisiensi alokasi sumberdaya di suatu negara dalam sistem ekonomi yang terbuka (Warr,1992; Saptana et al, 2006). Teori keunggulan komperatif Ricardo disempurnakan oleh teori biaya imbangan (theory opportunity cost) dengan asumsi bahwa harga relatif komoditi yang berbeda ditentukan oleh perbedaan biaya, biaya yang dimaksud adalah biaya produksi komoditas alternatif yang harus dikorbankan untuk menghasilkan komoditas bersangkutan. Kemudian teori Heckscer Ohlin tentang pola perdagangan menyatakan bahwa komoditi yang dalam produksinya menggunakan faktor produksi berlimpah atau dengan faktor produksi yang langka diekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dan sebaliknya (Chacholiades, 1990). Keunggulan komperatif suatu komoditi sering dianalisis dengan Domestic Resources Based (DRC).
Dalam dunia bisnis yang semakin bersaing ketat, hasil pertanian tidak hanya memperhatikan keunggulan komperatif (comperative advantage) tetapi harus mengusahakan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Keunggulan komperatif (comperative advantage) merupakan keunggulan yang tidak terdapat di daerah lain yang  antara lain disebabkan faktor-faktor (1) geografis dan agroklimat, (2) ketersediaan air, (3) kesesuaian lahan, (4) tenaga kerja yang murah dan (5) pasar. Peningkatan keunggulan kompetitif (competitive advantage), produksi pertanian yang dihasilkan harus memiliki (1) efisiensi usaha yang tinggi,          (2) struktur biaya rendah, (3) mutu (kualitas) tinggi, (4) skala usaha luas, (5) mampu menyesuaikan dengan permintaan konsumen dan sebagainya.
Kedua, peluang mempromosikan produk pertanian. Sampai sekarang dirasakan sangat sulit untuk menentukan produk hasil pertanian apa yang dapat dipromosikan dan promosi yang bagaimana yang paling efektif. Karena bidang ini kurang menarik dipelajari bagi ahli ekonomi, karena teori yang digunakan tidak banyak membantu. Kegiatan ini berkaitan dengan penetapan biaya penjualan, padahal satu sisi produk hasil pertanian sering tidak mengikuti pola itu, terkecuali terdapat persyaratan tertentu bagi produk dan pasar yang harus dipenuhi sehingga promosi hasil pertanian dapat dilakukan. Menurut Parish (1963) syarat yang menguntungkan bagi promosi hasil pertanian adalah : (1) terdapat peluang untuk membedakan produk, (2) kualitas yang tersembunyi dalam suatu produk, (3) terpadunya motif emosional yang kuat untuk membeli dan produk yang ditawarkan. Sedangkan dari sisi pasar, karakteristik yang harus dipenuhi adalah : (1) ter¬dapat kecenderungan permintaan yang baik, (2) terdapat konsumen potensial, (3) pergantian pembeli relatif cepat, (4) terjadi perubahan produki, (5) sering terjadi perubahan harga. Untuk produk-produk primer selama terdapat sifat substitusi atau komplemen dari produk masih bisa dipromosikan.
Ketiga, meningkatkan model pemasaran pertanian berdasar¬kan  kontrak, yang dimaksud adalah persetujuan antara penjual (produsen/petani) dengan pembeli (seorang petani sebagai pedagang, pengolah dan sebagainya) yang berniat untuk meng¬hasil¬kan produk dengan menggunakan faktor-faktor usahatani. Syarat perjanjian umumnya menyangkut tentang harga, faktor produksi, kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan, sedangkan metode dan tempat produksi tidak tercakup didalamnya. Bentuk kontrak ini bisa berupa persetujuan secara lisan atau dengan dokumen resmi. Tujuan dari kontrak ini dari sisi perusahaan adalah (1) memperoleh bahan dan mendapatkan kepemilikan atas komoditi (2) pengawasan kredit berkaitan dengan pihak-pihak berkepentingan atau alasan timbulnya hak-hak komoditi eksklusif, (3) efisiensi pengolah, (4) pengendalian mutu, (5) penjualan faktor produksi. Tujuan dari kontrak dari sisi petani adalah (1) stabilisasi harga, (2) saluran pemasaran, (3) memperoleh faktor-faktor produksi dan teknologi, (4) meraih modal usahatani dan memasuki pasar industri, (5) memasuki bidang pertanian. Pengamatan di lapangan dengan sistem ini petani melakukan kontrak dengan pedagang, baik lisan maupun tertulis untuk memenuhi sejumlah output maupun input. Evaluasi dari sistem ini petani menjadi bertanggung jawab untuk memenuhi kontrak, stabilitas harga dan pendapatan petani terjamin, karena pedagang selalu menerima output  dari petani.
Selanjutnya untuk mereposisi peran pemasaran pertanian dalam Revitalisasi Pertanian dengan upaya untuk melakukan diskriminasi pasar (menjual ke berbagai pasar) dan melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran dapat dilaksanakan dengan :
Pertama, meningkatkan diferensiasi dan pengembangan produk. Upaya ini memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan pemasaran pertanian, karena pada umumnya akan memperbaiki efisiensi alokasi dalam proses penetapan harga. Pemasaran sebagai proses yang bergerak dan ber¬kembang merupakan komplementer dilihat dari perbaikan dan pengembangan produk. Diferensiasi produk dasar utamanya adalah mampu membedakan barang/produk dari penjual satu dengan penjual lainnya, yang akhirnya menimbulkan preferensi terhadap satu macam produk (Chamberlin, 1946; Faris, 1960; Stanton, 1984; Davis dan Devinney, 1997). Sedangkan Abbott (1955) menyatakan bahwa diferensiasi produk atau variabilitas produk dapat berbentuk 3 macam : vertikal, horizontal dan inovasional. Vertikal menyangkut perbedaan mutu yang lebih tinggi dan lebih rendah, berkaitan dengan biaya untuk menyediakan tinggi atau rendah dan produk akan dianggap praktis oleh pembeli. Perbedaan horizontal perbedaan yang tidak disepakati secara jelas. Inovasional dianggap kemajuan oleh semua pembeli dan memiliki harga tinggi. Implikasi dari diferensiai produk adalah memudahkan persaingan non-harga (Bober, 1955) yang pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu (1) persaingan produk dan (2) persaingan promosi. Persaingan produk dipusatkan pada aspek fisik dari komoditi maupun perbedaan dalam jasa-jasa yang ditawarkan dalam proses penjualan, yang digunakan dalam upaya menyesuaikan barang dengan selera dan pilihan konsumen. Persaingan promosi dilaksanakan dengan mengurangi skala pilihan pembeli dalam upaya menanam kepercayaan konsumen. Variasi mutu dipusatkan pada produk dan variasi itulah yang menggerakkan konsumen (Bober, 1955).
Dengan demikian diferensiasi produk (1) membantu perusahaan untuk melindungi dan mempertahankan suatu pasar bagi produk, (2) dapat menambah kepuasan konsumen dan meningkatkan pilihan konsumen. Persaingan non-harga ini memerlukan biaya sosial. Diferensiasi produk ini dapat dikaitkan dengan struktur pasar, tempat perusahaan melakukan kegiatan dibawah tingkat kapasitas optimal, menetapkan harga lebih tinggi dari harga bersaing. Adanya diferensiasi produk mendorong produsen untuk menemukan sifat-sifat produk baru dan mengembangkan mutu produk atau menciptakan barang yang sama sekali baru dalam upaya mencari diferensiasi produk yang memberikan keuntungan, sehingga diferensiasi produk menurut Schumpeter (1934) merupakan bentuk inovasi produk. Imple¬mentasi dalam pemasaran pertanian adalah selalu mencari inovasi pada produk baru melalui berbagai rekayasa, seperti upaya mencari keunggulan genetik jagung untuk memenuhi permintaan pakan ternak, mengembangkan kedelai dengan kandungan asam oleat tinggi yang bermanfaat pada kesehatan.
Kedua, meningkatkan implementasi penggolongan mutu (standardisasi, grading, sortasi). Produk hasil pertanian sangat bervariasi, baik dalam varietas, bentuk, ukuran, warna dan sebagainya dan semuanya diakibatkan oleh usaha pertanian yang bersifat musiman dan banyaknya keanekaragaman tumbuhan dan hewan Indonesia sebagai daerah tropis. Oleh karena itu dalam kepentingannya pada pemasaran pertanian, produk hasil pertanian sulit untuk disamakan, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu untuk memperlancar proses pemasaran diperlukan standar, grade dan sebagainya. Standardisasi adalah penentuan atau penetapan standard golongan (kelas atau derajat) untuk barang-barang produk hasil pertanian. Standar ini merupakan suatu ukuran atau ketentuan mutu yang diterima oleh umum sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tetap ditentukan berdasarkan ciri-ciri produk yang berupa, varietas, ukuran, bentuk, warna, rasa, kandungan air, kandungan unsur-unsur tertentu dan sebagainya. Grading berarti memilih barang untuk dimasukkan kedalam kelas atau derajat yang telah ditetapkan dengan jalan standardisasi. Sortasi hampir sama dengan standardisasi tetapi lebih terbatas. Menurut Farish (1963; Hadisaputra, 1977; Hanafiah dan Saefuddin, 1978; Limbang dan Sitorus, 1985) penggolongan mutu dilakukan dengan tujuan (1) meningkatkan keuntungan petani sebagai produsen, (2) meningkatkan kepuasan pembeli, (3) meningkatkan efisiensi pemasaran. Adanya penggolongan mutu (standardisasi, grading, sortasi) akan mempengaruhi tingkah laku pasar dan kegiatan pasar yang pada akhirnya berakibat pada perubahan struktur pasar, dengan menelusuri dinamika pembeli, produsen dan pelaku pasar. Untuk produk pertanian yang diekspor, standardisasi, grading sudah biasa dilakukan tetapi tetap saja dalam aplikasinya masih terkedala, misalnya supaya produk udang memenuhi standardisasi harus tegak, karena tidak bisa tegak, petani berimprovisasi dengan memaku udang tersebut, akibatnya produk tidak bisa diterima dan dikembalikan lagi. Sedangkan untuk pemasaran dalam negeri hanya dihargai oleh pembeli tertentu saja, tetapi jika ini dilakukan petani akan menerima harga yang lebih tinggi daripada tidak melakukan sortasi ini.
Ketiga, meningkatkan strategi pemasaran hasil pertanian dengan sistem foward market dan future market yang pada dasarnya untuk menjamin kepastian pasar bagi produsen dan ketersediaan hasil dengan mutu yang tinggi. Sifat hasil pertanian adalah memiliki resiko tinggi (high risk) dan penuh ketidakpastian (uncertainty). Dalam pasar forward dan pasar future menekankan fungsi seluruh pasar dan memberi peluang terciptanya koordinasi antara pembeli dan penjual (produsen/petani) berdimensi ruang dan waktu. Peningkatan perbaikan organisasi pasar dari pasar tradisional ke pasar future merupakan akibat penghematan dalam pasar yang bersumber dari teknologi pasar dan spesialisasi fungsi-fungsi pemasaran. Pasar future yang digunakan oleh berbagai kelompok pedagang berbeda-beda sesuai dengan sasaran dan fungsi yang ingin dicapai. Spekulan berusaha memperoleh keuntungan dengan mengantisipasi perubahan harga secara tepat dan menyediakan berbagai fasilitas komunikasi. Para pencegah resiko (hedger) menggunakan future dengan berbagai alasan dan kebanyakan berasal dari pengalihan penetapan harga dan atau spekulasi kepada para spekulan. Pembagian tugas antara penyimpanan, pengolahan, produksi dan fungsi penetapan harga dan spekulasi dimungkinkan oleh pasar future mengakibatkan penghematan, terutama pada spesialisasi dan pengurangan harga penawaran dan memperbaiki alokasi sumberdaya melalui waktu. Penghematan ini terkait erat antara pembeli dan penjual dengan barang yang sudah dihasilkan, aspek ini berdimensi ruang, tetapi berkaitan dengan masa depan harus dipertimbangkan dan aspek ini disebut berdimensi waktu dari organisassi pasar (Wickkteed, 1957). Pentingnya mengenali masa depan di bidang penyimpanan dan produksi karena menyangkut ketidakpastian. Untuk mengurangi ketidakpastian ini, produsen dan penjual hanya mempunyai akses pada pasar tunai yang akan menghabiskan waktu untuk memprediksi permintaan dan penawaran masa depan dengan pengorbanan kegiatan utama mereka. Ketidakpastian tersebut mengakibatkan penggunaan modal secara terbatas, sebagai akibat dari penjatahan (rationing) atau pengalokasian untuk modal intern atau ekstern. Kondisi ini dapat diselesaikan dengan pasar forward untuk mengurangi biaya-biaya tersebut yang timbul dari faktor waktu. Dengan membiarkan pelaku pasar yang mengikat pembelian dan penjualan lebih dahulu, maka biaya-biaya dapat dialihkan kepada pihak lain yang mau dalam keadaan yang lebih baik untuk berspekulasi. Pengalihan spekulasi ini meniadakan penjatahan modal intern dan ekstern yang berarti meningkatkan efisiensi pembelanjaan. Pasar forward ini  sebenar¬nya merupakan lembaga keuangan (Paul dan Wesson, 1960). Pengalihan fungsi spekulasi oleh produsen kepada pembeli atau penjual forward berarti penjual forward menawarkan modal yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian. Jaminan yang diberikan kontrak forward bahwa pembeli atau penjual forward akan mempertahankan komitmennya memungkinkan perbankan memberikan modal disamping pinjaman untuk produk yang tidak dijual atau dibeli forward.
Implementasi pada pemasaran pertanian dari pola pengem¬bangan pasar forward dan pasar future dilakukan antara kelompok petani dengan pembeli industri sekaligus industri melakukan kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility) dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Keempat, meningkatkan kelembagaan pemasaran ditingkat petani. Petani sebagai pelaku pemasaran merupakan bagian dari agri supply chain, maka petani harus memiliki keterkaitan dengan pelaku pasar lainnya. Selama petani bergerak secara individu akan sulit memposisikan dirinya di pasar dan tidak memiliki bargaing position untuk mampu memperjuangkan hasil outputnya. Oleh karena itu pembentukan kelembagaan di tingkat petani diperlukan dalam kontek sistem agri supply chain.  Berangkat dari pengalaman program Bimas dan Insus, maka diperlukan restrukturi¬sasi kelembagaan ditingkat petani untuk menunjang agri supply chain yang dapat membentuk value chain ditunjang kompetensi yang kuat dari petani sehingga memberikan kontribusi pada kesejahteraan petani (Natawidjaya R, 2004).
Kelima, melakukan transformasi pertanian. Dalam suasana persaingan dan orientasi pasar global, kunci sukses transfomasi pertanian tradisional (pertanian rakyat) sangat ditentukan untuk menciptakan ”entrepreneurship” yaitu membawa petani kecil pada usahatani modern yang bernilai tambah tinggi karena peran wirausaha sebagai ”market coordinator” (Noer Sutrisno, 2004). Tingkat harga riil yang memadai secara berkelanjutan pada tingkat petani (farm gate) merupakan salah satu kunci pertumbuhan pertanian yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan pedesaan dan perkotaan.

PENUTUP

Hadirin yang saya hormati  dan saya muliakan
Keberhasilan dalam pemasaran pertanian akan memberikan jaminan harga yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam revitalisasi pertanian, pemasaran pertanian merupakan unsur penting dalam merubah dan menyalurkan komoditi dari titik produsen ke titik konsumen, sehingga dalam kegiatan ini akan diperoleh manfaat dan produk¬tivitas pada setiap kegiatan. Dalam kegiatan ekonomi, pemasaran pertanian sebagai kegiatan produktif yang berarti  akan diperoleh manfaat dalam konteks kegunaan tempat (place utility), kegunaan waktu (time utility), kegunaan bentuk (form utility) dan kegunaan kepemilikan (possesion utility). Oleh karena itu pemasaran pertanian memegang posisi sentral untuk keberhasilan revitalisasi pertanian, jika revitalisasi produksi sudah dijalankan. Dalam kegiatan ini akan diperoleh nilai tambah (added value) yang merupakan variabel yang mampu menggerakkan proses per¬tumbuhan ekonomi. Sejarah negara-negara di dunia menunjukkan bahwa keberhasilan dalam membangun ekonomi sangat ditentukan oleh kesuksesan dalam membangun sektor pertanian (Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, Australia dan China). Negara-negara yang tidak berhasil membangun pertanian sebagai dasar pembangunan sektor ekonomi akan mengalami kemunduran setelah mencapai tahapan perkembangan ekonomi tertentu, hal ini disebabkan karena belum kokohnya sektor pertanian dan terlalu cepat membangun industri substitusi impor.

UCAPAN TERIMA KASIH

Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan
Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan ini, secara tulus saya menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1.    Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Pemasaran Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret.
2.    Rektor/Ketua Senat Universitas Sebelas Maret, Bapak Prof. Dr. Muchammad Syamsulhadi, dr, Sp.Kj.(K), dan seluruh anggota Senat Universitas, Dekan/Ketua Senat Fakultas Pertanian Univer¬sitas Sebelas Maret dan segenap  anggota Senat Fakultas Pertanian, Ketua Jurusan Agribisnis, Ketua Laboratorium Manajemen Agribisnis dan Tim Kumulatif Kredit Point (CCP) yang telah menyetujui dan mengusulkan saya untuk menduduki jabatan Guru Besar.
3.    Kepada guru-guru saya di SD Selosari I Magetan, SMP Negeri I Magetan, SMA Negeri I Magetan, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, saya menghaturkan terima kasih, berkat jasa dan pengabdiannya, saya dapat mencapai jabatan tertinggi sebagai Guru Besar di Perguruan Tinggi ini. Untuk para guru saya tersebut, saya mendoakan semoga Allah SWT membalas budi baik beliau dengan pahala dan karunia yang berlipat ganda.
4.    Ir. Mudjijo Prodjosuhardjo (alm.); Ir. Priya Prasetya, MS, Dr. Ir. Suprapti Supardi, M.P; Ir. Suharto, MS selaku guru dan pembimbing saya pada jenjang S1 dan Prof. Ir. Sri Widodo, MSc; Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, MEc; selaku pem¬bimbing saya pada jenjang S2.
5.    Prof. Ir. Sri Widodo, MSc; Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, MEc ; Prof. Dr. Ir. H. Dwidjono Hadi Darwanto, MS.; selaku Promotor dan Ko-Promotor disertasi saya, dan Prof. Dr. Ir. Masyhuri, MSc.; Dr. Ir. Slamet Hartono, MSc.; Dr. Ir.Jamhari, MP; Dr. Ir. Jangkung Handoyo Mulyo, MSc; dan M. Husein Sawit, SE, PhD (PSE-KP Badan Litbang Deptan RI, Bogor) selaku penguji disertasi, terima kasih atas segala bimbingan, perhatian, dan arahan yang sangat besar dan berharga bagi karier saya.
6.    Segenap civitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, khususnya di Jurusan Sosial Ekonomi/ Agribisnis, Ir. Catur TBJP, MS, Ir. Agustono, MS; Dr. Ir. Muhammad Harisudin, MSi; Dr. Ir. Kusnandar, MSi; Ir. Sugiharti Mulyo Handayani, MP selaku pengurus Jurusan. Terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah kita ciptakan bersama selama ini.
7.    Prof. Dr. Ir. Suntoro Wongso Atmojo, MS Dekan Fakultas Pertanian UNS yang selalu memberikan do’a, kepercayaan dan motivasi yang luar biasa dan dukungan dari pimpinan Fakultas Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MSc, Ir. Hj. Rhina Uchyani F, MS, Ir, Sugiharjo, MS, serta dekan-dekan Fakultas Pertanian sebelumnya  Ir. Toeranto Sugiyatmo,  Ir. Soetiarti S Hartono, MSc, Ir. Zainal Jauhari Fatawi, MS, Prof. Dr. Ir. Sholahudin, MS yang telah memberikan motivasi
8.    Prof. Drs. Haris Mudjiman, M.A, PhD; Prof. Dr. Drs Ravik Karsidi, MS; Prof. Dr. Sunardi, MSc; Drs Sutopo JK; Drs. Munawir Yusuf, M.Psi; Drs Sugiharto, Apt, MS; Prof. Dr. Suranto, MSc; Prof. Dr. Ir. Purwanto, MS; Drs. Ahmad, MSi;  Dr. Ir. Darsono, MSi, Dra Susilaningsih M Bus: Ir. Joko Sutrisno, MP dan semua teman-teman (Peer Group) di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), Pusat Penelitian Pedesaan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda), Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) dan Business Development Services (BDS) LPPM UNS yang telah memberikan motivasi dan berimprovisasi, serta doa.
9.    Kedua Orang Tua Saya, Ayahanda dan ibunda Sugiyo Martoutomo (Alm.) tercinta yang telah membesarkan, mendidk dan memberikan keteladanan dan berpesan agar putra-putranya menuntut ilmu setinggi-tingginya dan  selalu mendoakan saya. Kedua mertua saya Bpk ibu Abdullah (Alm) yang telah memotivasi dan selalu mendoakan saya.
10.    Akhirnya, terima kasih yang tiada terkira kepada  suamiku tercinta H. Arief Zaenal, SH, MSi yang selalu memberikan kesempatan, kepercayaan, semangat, motivasi dan segalanya serta anak-anakku beserta keluarganya  Adam Reza Ganjara, SSi, Apt; Niza Arumta, SP; Rini Dwiyanti, S.Sos; Tunjung Hermawanto, ST atas pengertian, doa, pengorbanan dan sumbang sarannya. Kepada kakak kandung -kakak ipar dan  adik kandung saya beserta keluarga  Purnomo- Ni Nyoman Kasih; Suharti – Bambang Sumarno, BSc; Ir. Subandi, Dipl HE- Yayik Nurhayati, SPd, Ir. Rukmini – Drs Santosa; Dhanik Setyani – Drs. Gunarso; Sri Hanarti, SPd – Dra. Sarsanto; Ir. Sri Sintarti, MS – Ir. Sutadji, MS; Ir. Bambang Arnowo – Dra Dwi ; Ir. Moch Cipto Utomo – Dra Uum dan kakak-kakak ipar saya Zadjuli, Djuanda dan Drs. Dody Zainudin beserta keluarga serta besan saya Bpk/ibu H. Muhamad Irsal, Bpk/Ibu H Sutarman Yososaputro beserta keluarga yang telah memberikan dukungan dan do’a sehingga saya dapat meraih gelar Guru Besar ini
11.    Mahasiswa saya yang selalu membantu saya dalam penelitian dan tugas kedinasan, baik S-1, S-2 maupun S-3 serta semua pihak yang telah membantu baik berupa tenaga, sumbangsaran dan fasilitas,  penulis mengucapkan terima kasih. Dengan memanjat do’a kepada Allah SWT serta do’a restu hadirin, semoga saya diberikan kekuatan, keimanan dan ridho dengan jabatan ini dan memberikan manfaat dan barokah kepada sesama untuk kemajuan Universitas, masyarakat, bangsa dan Negara.
 
Wabillahittaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

 
DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 1999. The Future of the Rice Market and Policy Options to Counteract Rice Price Instability in Indonesia,Working Paper No 3.  Bappenas, USAID/DAI Food Policy Advisory Team, Jakarta.

Amang B dan Noer Sutrisno, 1994. Politik Stabilisasi Harga Pasca GATT, Pangan  5(20), BULOG, Jakarta : 27-34.

------------ dan Sawit H, 2001.  Kebijakan Beras dan Pangan Nasional, ed kedua, Penerbit IPB Press, Bogor.

Arifin, 2007.  Ekonomi Pertanian dalam Era Revitalisasi Pertanian : Harmonisme Mikro-Usahatani dengan Makro Kebijakan, Makalah pada Konpernas XV dan Kongres XIV PERHEPI, Surakarta, 3-5 Agustus 2007.

Boediono, 1980. Synopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian Satu (Teori Ekonomi Mikro), BPFE-UGM, Yogyakarta

-----------, 1981. Ekonomi Internasional, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Bagian 3, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Branson WH, 1989.  Macroeconomic Theory and Policy (Third Edition), Harper & Row, Publisshers, New York.

BPS, 2006.  Perkembangan Nilai Tukar Petani, Harga Produsen Gabah dan Upah Buruh, Berita resmi Statistik No 34/IX/3 Juli 2006.

Chitja JT dan Hendriks SL, 2008.  Emerging Issues in Smalholder Organic Production and Marketing in South Africa, Development Southern Africa Vol 25 N0 3 September 2008.

Dahl DC dan Hammond JW, 1977.  Market and Price Analysis, The Agricultural Industries, McGraw-Hill, Inc, New York.

Darwanto DH, dan Prima Y Ratnaningtyas, 2005. Kesejehteraan Petani dan Peningkatan Ketersediaan Pangan Sebuah Dilemma?, PERHEPI, Jakarta.

Darroch MA, Akridge JT and Boehlje MD, 2002. Capturing Value in The Supply Chain : The Case of High Oleic Acid Soybeans, International Food and Agribusiness Management Review 5 (2002) 87 -103.

David CC, 1991. Rural Development Problem and Prospects dalam Agriculture and The State, Growth, Employment and Poverty in Developing Countries, Cornell Universuty Press, Ithaca and London.

Debasish SS, 2008. Impact of Futures Trading Activity on Stock Price Volatility of NSE Nifty Stock Index, The Icfai University  Journal of Derivatives Markets, Vol V No 4 2008.

Dillon HS, M Husein Sawit, Pantjar S, Tabor ST, 1999. Rice Policy: A Framework for The Next Millenium, Report for Internal Review Only Prepared Under Contract to BULOG.

Dirjen Bina Pengolahan & Pemasaran Pertanian, 2005.  Revitalisasi Pertanian Melalui Agroindustri Pedesaan, Dirjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Deptan, Jakarta.

Endang, 1987.  Analisis Permintaan Kedelai di Indonesia, Thesis S2 Pascasarjana UGM, tidak dipublikasikan

----------, 2008. Analisis Dampak Kebijakan Harga Terhadap Kesejehteraan Petani Padi di Indonesia, Disertasi Pasca Sarjana UGM, tidak dipublikasikan.
Ellis , F, 1992. Agricultural Policies In Developing Countries. Cambridge university Press. Cambridge

-----------, 1993.  Rice Marketing in Indonesia : Methodology and Results of A Research Study, Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES), 29(1) : 105-123.

Erwidodo dan Hadi, 1999. Effect of Trade Liberalization on Agriculture in Indonesia: Commodity Aspecs. The CGPRT Centre, Working Paper No 48.

Faaland J and J, Parkinson, 1991.   The Nature of State and the Role of Government in Agricultural Development in Agricultural Development in Agriculture and The State (Growth, Employment and Poverty in Developing Countries), Cornell University Press, Ithaca and London : 147-274.

Fakultas Pertanian UGM, 2006.  Revitalisasi Kebijakan, Subsektor, Kelembagaan dan Pendidikan Tinggi Pertanian, Penerbit FP-UGM, Yogyakarta.

Ghatak S and Ingersent K, 1984. Agriculture and Economic Development, Distributed By Haqrvester Press, Brignton, Sussex

Grant JH and Lambert DM, 2008.  Do Regional Trade Agrrements Increase Members” Agricultural Trade ?, American Journal Agricultural Economics 90 (3) August 2008 : 765-782.

Gokcekus O and Fishler R, 2009.  The Cotton Influent Index : An Examination of US Cotton Subsidies, American Journal Agricultural Economics 91 (2) May 2009 : 299-309

Hadisaputro S, 1973. Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian, Makalah Pengukuhan Guru Besar UGM, Yogyakarta.
Hadi Prayogo, U, 2003. Marketing Policy to Improve Competitive¬ness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization dalam Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis), Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbangtan, Departemen Pertanian, Bogor :143-151

Islam R, 1986. Non-farm Employment in Rural Asia : Issues and Evidence dalam Of  Farm Employment Development in the of rural Asia,Part One,National centre For Development Australian Nasional University

Krisna R, 1986.  Model of the Family Farm (Comment) dalam Subsistence Agriculture & Economic Development, Aldine Publishing Company, Chicago : 185-189.

Kristanto K, Quilkey J dan Makaliwe WH, 1988. Ekonomi Pemasaran Dalam Pertanian, Jilid I dan II, Yayasan Obor Indonesia, PT Gramedia, Jakarta.

Krugman PR, 1981. Intraindustry Specialization and the Gains from Trade, Journal of Political Economy, 1981, Vol 89 No 5.

Kompas, 2006. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Law MT, Tonon JM and Miller GJ, 2008.  Earmarked : The Political Economy of Agricultural Reseach Appropriations, Review of Agricultural Economics Vol 30 Number 2 Pages : 194-213.

Masyhuri, 1988. Economic Incentives and Comparative Advantage in Rice Production in Indonesia , Submitted to The Faculty of the Graduate School University of The Phillippines at Los Banos in Partial Fulfillment of the Requirement for The Degree of Doctor of Phillosophy,  tidak diterbitkan.
------------, 2007.  Revitalisasi Pertanian Untuk Mensejahterakan Petani. Makalah pada Konpernas XV dan Kongres XIV PERHEPI, Surakarta, 3-5 Agustus 2007.

-----------, Sutrilah dan Darwanto, 1997. Strategi Pemasaran Produk Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Pertanian dalam Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI: Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional Dalam Menghadapi Era Industrialisasi dan Perdagangan Bebas, PERHEPI, Jakarta : 452-466.

Masters w and Nelson AW, 1995. Measuring The Competitive Advantage of Agricultural activities : Domestic Resources Cost and The Social Cost Benefit Ratio, American Journal Agriculture Economic, May, 1995. 

Mayrowani H, 2006. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Perdagangan Hasil Pertanian dalam Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis), Vol. 4 No 3 September 2006, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbangtan, Departemen Pertanian, Bogor :143-151

Mubyarto, 1979. Pengantar Ekonomi Pertanian, Edisi keempat, LP3ES, Jakarta.

Murniningtyas E, 2007.  Ekonomi Pertanian dalam Era Revitalisasi Pertanian, Makalah pada Konpernas XV dan Kongres XIV PERHEPI, Surakarta, 3-5 Agustus 2007.

Nainggolan K, 2006.  Politik Pangan dan Kesejahteraan Petani. Makalah pada Semiloka PERHEPI, Malang 19 Desember 2006.

Nainggolan K, 1998.  Strategi Pemasaran Ekspor Pertanian Dalam Pasar Global dalam Agro Ekonomika No. 2 Tahun XXVIII, Oktober 1998, PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Indonesia)

Nakajima Chihiro, 1969.  Subsistence and Commercial Family Farms : Some Theoritical Models of Subyective Equilibrium dalam C Wharton Jr (ed) Subsistence Agriculture & Economic Development, Aldine Publishing Company, Chicago : 165-184.

Napitupulu E, 2005.  Pertanian Indonesia Dalam Dominasi Politik Ekonomi Global dalam Agro Ekonomika, Edisi Khusus, Tahun XXXV, Oktober 2005, PERHEPI.

Nerlove  M, 1975.  Dinamika Penawaran : Suatu Tinjauan Kembali dan Prospeknya (terjemahan : The Dynamics of Supply : Restrospect and Prospect dalam American Journal of Agricultural Economics, Vol 64 No 5 Desember 1975 ) dalam  Ekonomi Dalam Pemasaran Pertanian, Yayasan Obor Indonesia & PT. Gramedia, Jakarta, 1986.

Peterson EB, Hertel TW, Stout JV, 1994.  A Critical Assesment of Supply- Demand Models of Agricultural Trade in American Journal of Agricultural Economics Vol. 76 Number 4 November 1994 : 709 – 720.

PERHEPI, 1995.  Perkembangan Ekonomi Pertanian Nasional, 1969–1994, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Jakarta.

Rahmat B dan Dermoredjo SK, 2004.  Dinamika Harga dan Perdagangan Beras dalam Ekonomii Padi dan Beras Indonesia, Balitbangtan, Deptan RI, 529-540.

Rahman A, Prasta Y, Purnomo S, Indarini, 1983.  (Penyunting).   Analisis Kebijaksanaan Pangan Antara Tujuan dan Kendala, BULOG, Jakarta.

Reece JD, 2008.  Assessing a rural Innovation System : Low input rice in Central China, International Journal of Tecnology Management and Sutainable Development Vol 7 Number 1, 2008 Intellect Ltd. 

Rosegrant MW, F Kasryno, LA Gonzales, C Rasahan and Y Saefuddin, 1987.  Price and Investment Policies in Indonesia Food Crop Sector, IFPRI-CASER, Bogor

Rosidi A, 2007.  Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan Petani, Makalah disajikan pada : Pertemuan dan Diskusi Terbatas Mengenai Nilai Tukar Petani (NTP), Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Deptan, Bogor 15 Maret 2007.

Ruttan VW, 1984.  Pasar Hasil Pertanian dan Pasar Sarana Produksi Pertanian di Asia Tenggara dalam Boediono (ed) Bunga Rampai Ekonomi Mikro, Gadjah Mada University Press dan Yayasan Obor Indonesia : 170-187.

Sapuan, 2002. Pasar Beras di Indonesia : Dinamika Perubahan Pasar dan Pemasaran Beras dalam BULOG : Pergulatan Dalam Pemantapan Peranan dan Penyesuaian Kelembagaan (Kumpulan Naskah dalam Rangka Menyambut 35 Tahun Bulog, IPB Press, Bogor : 265–280.

Saptana, Sunarsih dan Kurnia SI, 2006.  Mewujudkan Keunggulan Kompetitif menjadi Keunggulan Kompetitif Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha Hortikultura, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 24 No. 1, Juli 2006,46-60.
 
Sawit ,2000.  Kebijakan Ketahanan Pangan Orde Baru, Orde Reformasi dan Era Otoda : Sebuah Penilaian dalam Agro Ekonomi Vol VII No 2 Desember 2000, Jur. Sosial Ekonomi Pertanian, Fak. Pertanian UGM, Yogyakarta : 30-43.

----------, 2006. Liberalisasi Perdagangan Produk pertanian : Kita Mau Kemana ?. Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Rekonstruksi Politik Pertanian Indonesia, Kerjasama PERHEPI dan Jur. Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya, malang 19 Desember 2006.

---------, 2007. Serbuan Impor Pangan dengan Minim Perlindungan di Era Liberalisasi. Makalah pada Konpernas XV dan Kongres XIV PERHEPI, Surakarta, 3-5 Agustus 2007.

Schrimper RA, 2001. Economics of Agricultural Markets, Upper Saddle River, New Jersey.

Silitonga C, 1995.  Diagnosa Metode dan Penafsiran Angka Nilai Tukar Petani dalam Pangan 6 (23), BULOG, Jakarta : 23-39

-------------, 1997. Pengembangan Strategi Pemasaran dan Perdagangan Produk Pertanian Dalam Rangka Kemandirian dan daya Saing Pertanian Nasional,  Prosiding Konferensi Nasional XII PERHEPI : Membangun Kemandirian dan Daya Saing Pertanian Nasional Dalam Menghadapi Era Industriali¬sasi dan Perdagangan Bebas, PERHEPI, Jakarta: 100 - 111.

Simatupang P, IW Rusastra and Maulana, 2004. How to Solve Supply Bottleneck in Agricultural Sector, Analisis kebijakan Pertanian 2 (4) : 369-392.

Stiglitz JE, 1998.   Markets, Market Failures, and Development in CK Eicher CK and JM Staatz (ed) International Agricultural Development, Third Edition, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London : 103-113
Sudaryanto T, Erwidodo, Benny R, 2000. Perspektif Pembangunan Pertanian Menuju Peningkatan Daya saing dan Pember¬dayaan Masyarakat Tani dan Wilayah Pedesaan dalam Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah, PSE, Bogor, 40-63.

---------------- dan Agustian, 2002. Peningkatan Daya Saing Usahatani Padi Aspek kelembagaan dalam Analisis Kebijakan Pertanian, Vol 1, September 2003 : 255-274.

Sumodiningrat G, 1987. Prospek Petani Kecil 1987 dalam Prospek Pedesaan 1987, P3PK UGM, Yogyakarta :1-22.

 --------------------, 1990 Ketidakmerataan di Tengah Kemajuan Ekonomi di Sektor Pertanian Pedesaan dalam Prospek Pedesaan 1990, P3PK UGM, Yogyakarta:  39–54.

--------------------, 2001. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi  Universitas Gadjah Mada.

Sukarya R, 1986.  Private Rice Marketing Channel in West Java dalam A Fujimoto  dan T Matsuda (ed) An Economics Study of Rice Farming in West Java , Noda Research Institute, Tokyo University of Agriculture, Japan :174-179.

Sutrisno Noer, 1994.  Perspektif Ekonomi Pangan Dalam Repelita VI, Pangan  5(18), BULOG, Jakarta : 40-47.

Suzuki N dan Kaiser HM, 1998.  Market Impact of Japanese Rice Policies With and Without Supply Control, Agribusiness, 14(5) : 355-362.

Syafa’at, Sudi M dan Simatupang P, 2003. Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani dalam Analisis Kebijakan Pertanian 1(1), PSE, Bogor : 67-78.

Tabor, SR, HS Dillon, MH Sawit, 1998. Food Security on The Road to Economic Recovery in Agro Ekonomika 27(2), PERHEPI, Jakarta : 1-52

Tambunan, 2003. Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia (Beberapa Isu Penting), Penerbit Ghalia, Jakarta.

Timmer CP, Falcon WP and Pearson SR, 1983. Food Policy Analysis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London

Timmer CP, 1991. The Role of the State in Agricultural Development in Agriculture and The State (Growth, Employment and Poverty in Developing Countries), Cornell University Press, Ithaca and London : 1-28.

-------------, 1991. Agricultural Employment and Poverty Alleviation in Asia in Agricultural Development in Agriculture and The State ( Growth, Employment and Poverty in Developing Countries ), Cornell University Press, Ithaca and London : 123 -155.

-------------, 1992. Food Price Stability and Welfare of The Poor in Indonesia Food Journal  3(6).

--------------, 1998. The Agricultural Transformation in CK Eicher and JM Staatz (ed) International Agricultural Development, Third Editions, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London :113-135


Tomek,WG and KL. Robinson, 1972.  Agricultural Product Prices, Third Edition, Cornell University Press, Ithaca.

Utting K, 2009.  Assessing the Impact of fair Trade Coffe : Toward an Integrative Framework, Journal of Business Ethics (2009) 86 : 127 - 149

Warr, 2005.  Food Policy and Poverty in Indonesia : A General Equilibrium Analysis, The Paper Benefited from the Comments of Participant at Seminar SMERU Research Institute and The Australia National University, Marct 2005.

Wharton Jr CR, 1965.  Subsistence Agriculture : Concepts and Scope in Subsistence Agriculture & Economic Development, Aldine Publishing Company, Chicago : 12-22.

----------------, 1984.  Pemasaran, Perdagangan dan Peminjaman Uang : Studi Mengenai Monopsoni Pedagang Perantara di Mayasia Barat dalam Boediono (ed) Bunga

[ Atas ]


Berita terkait lainnya
© 2013 | UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126 Indonesia
Telp / Faks : + 62 0271 654311
e-mail : pustaka@uns.ac.id